Pusat Ambil Alih Pengendalian Penduduk

Menteri Keuangan Sri Mulyani -- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

MENTERI Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah mulai melakukan sentralisasi program pengendalian penduduk. “Banyak pemerintah daerah yang tidak mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk program KB. Karena itu, kita mulai melakukan sentralisasi program KB dan anggarannya kita amankan,” ujar Sri dalam diskusi dengan pimpinan media seusai buka puasa di Jakarta, kemarin.

Sri menambahkan Indonesia punya sejarah sebagai negara yang berhasil melaksanakan program KB. Sebagai negara dengan penduduk muslim sangat besar, menurutnya, Indonesia jauh lebih berhasil ketimbang negara-negara berpenduduk muslim lainnya di berbagai belahan dunia.

“Dengan sentralisasi anggaran, kita membuka peluang berhasil dalam pengendalian pertumbuhan penduduk seperti di masa lalu.”

Sebelumnya, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra Surapati mengatakan, agar tujuan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia tercapai, pertumbuhan penduduk harus dikendalikan.

Menurut Surya, pertumbuhan penduduk di Indonesia masih tinggi. Total fertility rate atau jumlah anak per wanita Indonesia pada survei demografi kesehatan Indonesia saat ini ialah 2,6. Laju pertumbuhan penduduk dapat dikatakan terkendali bila angka TFR-nya 2,1.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan pihaknya berhasil menekan angka kelahiran. “Program keluarga berencana di Jawa Barat saya anggap sudah berhasil yaitu dengan menekan angka kelahiran dari 1,8% di 2008 dan tahun 2017 ini hanya tinggal 1,43%,” jelasnya.

Menurut dia, tingginya populasi di Jabar bukan karena kelahiran, melain-kan akibat migrasi. Aher mencontohkan Bekasi yang pertumbuhan penduduknya mencapai 4,1% karena dipicu banyaknya pendatang. (UK/BU/E-2)

Sumber :

http://mediaindonesia.com/news/read/108803/pusat-ambil-alih-pengendalian-penduduk/2017-06-13