DP3KB Brebes selenggarakan FGD di Kampung KB Desa Cenang

Wijanarko Wijan Koalisi Kependudukan memandu FGD ( doc. Humas )

CENANG ( www.kampungkbrebes.net ) - Untuk menekan angka ledakan penduduk di Kabupaten Brebes, harus ada kebijakan Pemerintah sebagai prasyarat menikah yang berkaitan dengan wajib belajar pendidikan dasar (wajar dikdas) 9 tahun yakni menyertakan ijazah minimal SMP.

Demikian disampaikan Kades Cenang Imam Rifai pada acara Forum Group Discussion (FGD) Evaluasi Kampung KB di aula Balai Desa Cenang, Kamis (13/7).

Program pemerintah terkait KB, kata Rifa'i, bukan hanya permasalahan dari segi umur, namun perlu menyertakan ijazah SMP sebagai prasyarat wajib menikah, " Hal ini selain mensukseskan program KB, juga bisa sebagai solusi meningkatkan wajar dikdas 9 tahun," tambahnya.

Berkaitan kampung KB, lanjut Rifai, pada tahun 2017 Desa Cenang mengalokasikan anggaran baik untuk musyawarah 25 kader diajak utk musyawarah dengan mndatangkan narasumber dan lainnya. " Sebagai simbol sejarah, Desa Cenang akan membuat gapura Kampung KB, sudah didesain tinggal pelaksanaan.

“ Salah satu solusinya dengan mendirikan kampung KB dengan empat kriteria diantaranya kondisi miskin, kondisi daerah miskin, tingkat peserta KB rendah dan kepadatan penduduk,” ungkapnya.

Kasi Advokasi dan Penyuluhan Penggerakan (PP) DP3KB Brebes Kurniati S. Syah, SH mengungkapkan, peningkatan penduduk semakin banyak dan lama-lama bisa terjadi ledakan penduduk ibarat bom waktu. Maka dari itu dia mengajak kepada keluarga untuk mengendalikan penduduk.

Program kampung KB adalah program kesadaran semua pihak, program gerakan kebersamaan dari tingkat RT, pamong desa serta stake holder lainnya dan bisa berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, PU dan Dinas lainnya.

Tujuan Kampung KB Brebes, kata Kurniati, menurunkan angka kekerasan dalam rumah tangga, meningkatkan Sumber Daya Manusia, meningkatkan derajat kesetaraan masyarakat dan juga meningkatkan potensi lokal daerah.

Narasumber dari Koalisi kependudukan Brebes Wijanarto Wijan mengungkapkan, mengapa Pemerintah perlu mengeluarkan Hari Keluarga Nasional (Harganas) sasarannya sebetulnya adalah keluarga.

Lembaga keluarga inilah yang mendidik anak dengan menanamkan nilai2 pengetahuan, nilai2 kasih sayang dan nilai2 lainnya, “ Namun, ketika persoalan-persoalan di keluarga itu komplek, ketika keluarga tidak mengatur proses kelahiran yang terencana, ketika keluarga tidak melakukan intensitas komunikasi dg keluarga. Maka yang mengetahui perkembangan dirinya adalah pihak dari luar. Keluarga tidak ada komunikasi,” ungkapnya. (LH / Azam)